Portal Warta Bela Negara Garut, 7 Maret 2025 – Pernyataan Bupati Garut terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Ciledug menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Presiden Ruang Rakyat Garut (RRG), Eldy Supriadi, mengkritik kebijakan tersebut yang dinilainya kurang bijaksana, terutama menjelang Lebaran, ketika para pedagang tengah berusaha meningkatkan pendapatan mereka.
Dalam wawancara dengan awak media di Jalan Patriot, Sabtu (8/3/2025), Eldy menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menawarkan solusi yang lebih humanis, bukan sekadar menggusur PKL tanpa memberikan alternatif yang jelas.
“Kami mempertanyakan, apakah kebijakan ini untuk menertibkan atau justru menggusur tanpa solusi? Jika berbicara soal ketertiban umum, maka aturan ini seharusnya berlaku merata, termasuk di sekitar kantor Pemda yang juga dipenuhi PKL,” ujar Eldy.
Ia juga menyoroti adanya tiga regulasi yang tumpang tindih di pusat kota, yaitu Perda No. 18 Tahun 2017, Perda tentang parkir, dan aturan terkait Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). Menurutnya, regulasi yang tidak terkoordinasi dengan baik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pedagang.
“Jangan hanya PKL yang jadi sasaran. Pemerintah harus lebih mengedepankan pendekatan yang manusiawi karena para pedagang ini juga memiliki keluarga yang harus mereka nafkahi,” tambahnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Eldy dan pihak RRG berencana mengawal kebijakan ini agar tidak merugikan para PKL. Ia mendesak Pemkab Garut untuk membuka ruang dialog dengan pedagang guna mencari solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak.
Dengan meningkatnya sorotan publik terhadap isu ini, masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih bijak dan adil dalam menangani permasalahan PKL di Garut, terutama menjelang momen Lebaran yang krusial bagi para pedagang kecil.
(Taofik hidayat)
