Garut – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBH CHT) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Garut menghadapi masalah serius. Sejumlah warga melaporkan adanya dugaan pemotongan bantuan oleh oknum yang mengatasnamakan pengusung, meskipun Sekretariat Daerah (Sekda) Garut telah menghimbau agar tidak ada potongan dalam bentuk apa pun.
Kekisruhan ini salah satunya terjadi di Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan. Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengungkapkan bahwa pemotongan dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai Ketua APTI DPK Pangatikan, dengan nilai mencapai ratusan ribu rupiah per penerima. Salah seorang warga menyebutkan, “Di desa ini sudah ada yang mengkoordinir, jadi tidak repot. Jumlahnya mungkin sama dengan desa lain.”
Upaya untuk menghubungi Ketua APTI DPK Pangatikan, Aam, belum membuahkan hasil. Telepon dan pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada Aam tidak aktif, sehingga pihak terkait belum memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut.
Masyarakat yang menerima BLT DBH CHT mengaku sangat terbantu dengan bantuan ini, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Namun, dugaan pemotongan tersebut dinilai sangat merugikan para petani tembakau. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti bersalah.
“Pungutan liar dengan alasan apa pun merupakan pelanggaran hukum. Aturannya sudah jelas, tidak boleh ada potongan tanpa persetujuan atau sepengetahuan pihak berwenang,” ujar salah satu warga.
Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam penyaluran BLT DBH CHT. Masyarakat berharap penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
(*)
