Portal warta bela negara Garut-Sabtu siang, 11 Mei 2025, di Kantor Setda, Jl. Pembangunan, Kabupaten Garut.
Dalam wawancara yang dilakukan pada Sabtu siang di Kantor Setda,setelah Rapat perdana dengan Sekda dan Dewas, Plt. Dirtek Dirum, Hendro Sugiarto, menyampaikan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Menurutnya, ada dua fokus utama yang menjadi prioritas: konsolidasi internal dan eksekusi dari hasil negosiasi.
“Kita baru saja mendapatkan mandat perdana. Jadi, yang akan kita lakukan selama dua atau tiga bulan ini adalah pertama, konsolidasi internal, dan kedua, eksekusi hasil negosiasi. Harapannya, dalam kurun waktu itu, sudah ada hasil nyata dari proses konsolidasi tersebut,” ujar Hendro.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mulai dengan menginventarisasi masukan dari cabang-cabang, termasuk skala prioritas terhadap permasalahan yang sering menjadi keluhan masyarakat.
“Permasalahan yang banyak itu akan kita prioritas dalam tiga kategori utama. Untuk itu, kami akan melakukan quick win, agar bisa segera terlihat dampaknya. Apalagi selama 18 bulan terakhir banyak keluhan yang masuk,” tuturnya.
Hendro menegaskan bahwa pihaknya menargetkan respons terhadap keluhan masyarakat bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam, bahkan di beberapa cabang bisa kurang dari 1 jam.
Terkait mekanisme keluhan, Hendro menjelaskan bahwa hal tersebut sedang dalam tahap pembenahan. Ia mencontohkan bahwa laporan sebelumnya didasarkan pada laporan tahunan dan temuan resmi seperti dari BPKP dan evaluasi internal direksi.
“Laporan tahunan 2024 menjadi dasar evaluasi. Atas permintaan Bupati selaku KPM (Kuasa Pemilik Modal), kami juga memaparkan laporan kegiatan sejak 2019, meskipun kami baru dilantik pada 2023. Permintaan ini didasarkan pada keinginan KPM untuk melihat tren dan konsistensi kinerja,” paparnya.
Menurut Hendro, perhatian utama KPM saat itu adalah pada aspek keberlangsungan usaha atau going concern, yang dinilai masih negatif dari 2019 hingga 2024. Meski begitu, laporan kinerja 2023–2024 secara keseluruhan dinilai sehat, namun KPM meminta agar evaluasi dilakukan secara rinci berdasarkan indikator, bukan secara global.
“Ada 18 aspek indikator dalam standar Kementerian PUPR, dan semuanya harus dibahas satu per satu, tidak digeneralisasi,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai aset dan rasio operasional yang dinilai masih merah, Hendro menyampaikan bahwa hal ini sudah dijawab berdasarkan hasil evaluasi, dan KPM memberikan pertimbangan bahwa harus tetap ada Dewas (Dewan Pengawas) yang mengawasi, serta menunjuk karyawan senior sebagai penanggung jawab teknis sesuai aturan.
(Taofik)
