Portal Warta Bela Negara. GARUT, 11 September 2025.Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, melontarkan kritik tajam terhadap keberadaan Dewan Pendidikan Kabupaten Garut yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki mutu pendidikan. Di tengah kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merosot dan ketimpangan akses pendidikan yang semakin lebar, mempertahankan lembaga ini justru disebut sebagai “ironi fiskal dan sosial.”
IPM Garut: Cermin Ketimpangan yang Tak Tersentuh
Menurut Ade Sudrajat, data terbaru menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Garut masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat. Indikator pendidikan pun stagnan:
Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah tidak mengalami peningkatan signifikan.
Lemahnya intervensi kebijakan pendidikan di tingkat lokal membuat generasi muda Garut tidak memiliki daya saing yang memadai.
“Kalau IPM stagnan, lalu Dewan Pendidikan kerja apa? Jangan sampai lembaga ini sekadar papan nama tanpa isi,” tegas Ade.
Disparitas dan Masalah Pendidikan yang Tak Tersentuh Dewan
GIPS menyoroti sederet persoalan pendidikan yang tidak pernah disentuh secara serius oleh Dewan Pendidikan:
PKBM fiktif, yang bahkan disinggung langsung oleh Bupati, tidak pernah ditindaklanjuti dengan investigasi atau rekomendasi kebijakan.
Pungutan liar di lingkungan sekolah dan lemahnya pengawasan mutu terus berulang, tanpa ada laporan evaluatif dari Dewan Pendidikan.
Ketimpangan akses pendidikan masih lebar. Sekolah di pelosok kekurangan guru, fasilitas, hingga dukungan teknologi, sementara Dewan Pendidikan lebih banyak hadir dalam seremoni formal.
Anggaran Tidak Efektif: Realokasi Jadi Solusi
GIPS menilai bahwa anggaran untuk Dewan Pendidikan selama ini tidak efektif. Dana tersebut lebih bermanfaat jika dialihkan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti:
Beasiswa bagi siswa miskin untuk menekan angka putus sekolah.
Pelatihan guru di daerah terpencil guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
Penguatan monitoring dan evaluasi pendidikan, termasuk deteksi dini PKBM fiktif dan pungli.
Digitalisasi pengawasan pendidikan agar transparan dan berbasis data publik.
“Daripada uang rakyat habis untuk rapat dan seremonial, lebih baik dialihkan untuk program yang bisa mengubah masa depan anak-anak Garut,” ujar Ade Sudrajat.
Reformasi atau Bubarkan
GIPS menegaskan, mempertahankan Dewan Pendidikan tanpa reformasi struktural dan fungsional sama saja dengan membiarkan inefisiensi anggaran dan ketidakadilan pendidikan.
“Dewan Pendidikan harus membuktikan diri sebagai pengawas independen dan penggerak kebijakan yang relevan. Kalau tidak, bubarkan saja! Itu bukan keputusan emosional, melainkan langkah rasional demi efektivitas dan keadilan sosial,” pungkas Ade Sudrajat.(opx)
