Portal Warta Bela Negara. Garut 13 September 2025. Sekretaris Jenderal Yayasan Bantuan Hukum Pasundan Nusantara (YBH PN), Pian Sopyana, menyuarakan kritik keras terhadap kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten Garut yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut. Pian mendesak Bupati Garut, Dr. H. Syakur Amin, untuk segera membubarkan lembaga tersebut dan menghentikan pemberian dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut yang dinilai hanya menjadi beban pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya, Pian menyoroti bahwa keberadaan Dewan Pendidikan seharusnya berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam merancang, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Namun faktanya, menurut Pian, selama ini lembaga tersebut tidak mampu menunjukkan kinerja yang sepadan dengan dukungan anggaran yang diterimanya.
> “Sudah bertahun-tahun Dewan Pendidikan ada, tetapi kita tidak melihat perubahan signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, apalagi kontribusi terhadap peningkatan IPM Garut. Justru keberadaan mereka cenderung pasif dan hanya menghabiskan anggaran,” tegas Pian Sopyana.
Lebih lanjut, Pian menyampaikan bahwa IPM Garut yang stagnan bahkan cenderung rendah menunjukkan kegagalan dalam manajemen dan pengawasan mutu pendidikan di tingkat kabupaten. Dalam konteks inilah, peran Dewan Pendidikan menjadi sorotan tajam, karena lembaga tersebut seharusnya menjadi motor mesin penggerak untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan bersama Dinas Pendidikan.
Menurut data yang dirujuk oleh Pian, alokasi dana hibah yang diberikan kepada Dewan Pendidikan setiap tahunnya mencapai ratusan juta rupiah. Namun penggunaan dana tersebut tidak diikuti dengan pelaporan dan evaluasi yang transparan kepada publik. Hal ini, kata Pian berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan mencederai prinsip akuntabilitas publik.
> “Kami mendesak Bupati Garut, Dr. H. Syakur Amin, untuk mengambil langkah tegas dan strategis. Bubarkan Dewan Pendidikan yang tidak produktif dan alihkan dana hibah tersebut untuk program-program pendidikan yang langsung menyentuh kebutuhan siswa dan sekolah,” tegasnya.
YBH Pasundan Nusantara juga menyoroti kurangnya inovasi dan program dari Dewan Pendidikan selama ini. Menurut Pian, banyak potensi yang bisa digarap oleh lembaga tersebut, seperti advokasi pendidikan, pelatihan guru, serta fasilitasi beasiswa bagi siswa kurang mampu. Namun kenyataannya, fungsi-fungsi tersebut justru tidak dijalankan secara optimal.
> “Kalau tidak bisa berinovasi dan bekerja nyata untuk pendidikan di Garut, lebih baik dibubarkan. Pemerintah harus berani mengevaluasi lembaga-lembaga yang tidak efektif,” kata Pian.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Dalam kondisi anggaran yang terbatas dan tantangan pendidikan yang semakin kompleks, setiap rupiah dari APBD harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pian juga mengajak masyarakat sipil, para pendidik, dan pemerhati pendidikan di Garut untuk bersama-sama mengawal isu ini agar tidak berhenti hanya sebagai wacana.
Sebagai penutup, Pian menyatakan bahwa YBH Pasundan Nusantara siap memberikan dukungan hukum dan pendampingan apabila pemerintah daerah hendak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dewan Pendidikan maupun lembaga-lembaga lain yang mendapatkan hibah APBD.
> “Langkah ini bukan semata-mata kritik, tetapi dorongan untuk perbaikan. Garut harus berani berubah demi masa depan pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya.(Red)
