Sekretaris Yayasan Bantuan Hukum (YBH), Pian Sopyan, menyoroti kinerja Dewan Pendidikan yang dinilai semakin menyerupai pola kerja lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir, Dewan Pendidikan lebih sering mengeluarkan pernyataan yang cenderung berorientasi pada pendekatan aktivisme sosial dibandingkan dengan perannya sebagai lembaga strategis dalam dunia pendidikan.
Pian menegaskan bahwa Dewan Pendidikan seharusnya berfokus pada kebijakan pendidikan yang inklusif dan berbasis sistem, bukan hanya pada advokasi seperti yang umumnya dilakukan oleh LSM. Ia menilai bahwa peran Dewan Pendidikan sangat penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Namun, jika pendekatan yang digunakan lebih condong ke arah advokasi dan kritik, dikhawatirkan hal itu dapat menciptakan kebingungan dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional.
“Dewan Pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam merancang kebijakan yang berdampak luas, bukan hanya sekadar menyuarakan kepentingan kelompok tertentu,” ujar Pian.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perbedaan mendasar antara Dewan Pendidikan dan LSM terletak pada struktur dan kewenangannya. Dewan Pendidikan memiliki posisi formal dalam pemerintahan dan harus berorientasi pada kebijakan pendidikan nasional, sementara LSM lebih bergerak di luar sistem pemerintahan dengan fokus pada advokasi sosial.
Oleh karena itu, Pian Sopyan mengingatkan agar Dewan Pendidikan tidak kehilangan arah dan tetap menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang berkontribusi terhadap kebijakan pendidikan nasional, tanpa terjebak dalam pola pikir yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.
