Sandi Ahmad Maulana: Wakil Sekertaris Jenderal Pengurus Pengurus Besar Serikat Pelajar Muslimin Indonesia

Portal Warta Bela Negara.Garut 18 juli 2025.Pernyataan Sikap Sandi Maulana Sekjen Pengurus Besar Serikat Pelajar Muslimin Indonesia atas Tragedi yang terjadi di Acara Pesta Rakyat Pernikahan Wakil Bupati Garut
Saya menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan atas insiden tragis yang terjadi pada acara pernikahan Wakil Bupati Garut, yang telah merenggut nyawa warga. Peristiwa ini bukan semata-mata sebuah musibah—ini adalah buah dari kelalaian, pembiaran, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan acara yang melibatkan publik secara luas.

Dengan ini, saya menyatakan sikap sebagai :

1. Negara dan Penyelenggara Wajib Bertanggung Jawab
Kehilangan nyawa manusia dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh pejabat publik bukanlah hal yang bisa dianggap ringan. Kami menuntut agar Wakil Bupati Garut dan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan acara ini menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka kepada publik, tidak sekadar melalui ungkapan belasungkawa, tapi dengan langkah konkret: investigasi, transparansi, dan penegakan hukum.

2. Tragedi Ini Tidak Bisa Dibenarkan Sebagai Musibah Biasa
Terlalu sering kita mendengar istilah “musibah” digunakan untuk menutupi kelalaian sistemik. Bila standar keselamatan diabaikan, bila jumlah undangan melebihi kapasitas, atau jika ada unsur pembiaran terhadap potensi bahaya, maka itu adalah kelalaian—bukan semata takdir.

3. Tuntutan Audit dan Evaluasi Menyeluruh atas Protokol Keamanan Acara Publik
Kami mendesak Pemkab Garut dan instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap SOP pelaksanaan acara publik, terutama yang melibatkan pejabat negara. Jangan sampai kemewahan dan popularitas pejabat justru menempatkan keselamatan rakyat di urutan terakhir.

4. Stop Budaya Seremonial yang Mengorbankan Keselamatan Rakyat

Saya mengkritik keras budaya feodal seremonial yang seringkali mengabaikan aspek substansial, termasuk keselamatan dan kenyamanan rakyat. Jika pesta pejabat justru membawa petaka, maka ada yang sangat keliru dalam cara kita memaknai kekuasaan dan pelayanan publik tutur Sandi Ahmad.

BACA JUGA  Bhabinkamtibmas Polres Tator Dampingi Panen Jagung Kelompok Tani Binaan

5. Desakan Transparansi Proses Hukum
Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa ini secara objektif dan tidak tebang pilih. Jangan ada kekebalan hukum bagi pejabat yang lalai. Proses hukum harus berjalan demi keadilan bagi para korban.

Tragedi ini adalah alarm keras bagi kita semua, bahwa ketika kekuasaan dipertontonkan tanpa kepedulian terhadap rakyat, maka yang tumbuh adalah luka dan kehilangan. Kami tidak akan diam. Suara para korban harus didengar, dan keadilan harus ditegakkan tutupnya.(Red)