Portal warta bela negara Jakarta –
Pemerhati kebijakan publik, Kang Oos Supyadin SE MM, menyerukan perlunya gerakan nasional untuk memberantas praktik mafia pangan yang selama ini menguasai hajat hidup masyarakat, khususnya dalam sektor beras. Menurutnya, fenomena yang ia sebut sebagai “Serakahnomics” telah menjadi ancaman serius bagi hampir 300 juta rakyat Indonesia.
Data resmi menunjukkan, sekitar 92 persen stok beras nasional saat ini dikuasai pihak swasta. Sementara itu, pemerintah melalui Perum Bulog hanya memegang kendali sekitar 8 persen atau setara 4 juta ton dari total produksi. Kondisi timpang ini dinilai membuat langkah intervensi pemerintah menjadi sangat terbatas, bahkan kerap terlihat tertatih.
“Tidak bisa hanya mengandalkan Bulog, presiden harus mengkoordinasikan semua kementerian dan lembaga agar bergerak serentak,” tegas Kang Oos, Minggu (17/8/2025).
Ia menilai keterlibatan lintas sektor sangat penting. Kementerian Pertanian perlu menjaga produksi di hulu, Kementerian Perdagangan mengatur distribusi serta impor, Kementerian BUMN memperkuat peran Bulog, sementara Kementerian Keuangan menyiapkan dukungan anggaran. Selain itu, Kementerian Koordinator Perekonomian harus memimpin strategi lintas sektor, Kementerian Dalam Negeri mengawal stabilitas daerah, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai komando cadangan serta distribusi, hingga TNI-Polri yang menjamin keamanan dan kondusivitas.
Kang Oos juga mengingatkan bahwa mafia pangan kerap bersembunyi di balik dominasi pasar, tak hanya dari kalangan pengusaha besar, tetapi juga beririsan dengan oknum pejabat maupun aparat. Praktik manipulasi data panen, jual beli izin impor, hingga kebocoran stok Bulog ke tangan swasta disebutnya sebagai pola klasik yang terus berulang.
“Jika Presiden Prabowo sudah menyoroti langsung, ini bukan isu kecil. Mafia pangan adalah ancaman nyata bagi kedaulatan rakyat, bangsa, dan negara. Saatnya kita bergerak serentak memberantas Serakahnomics mafia pangan,” pungkasnya.
Seruan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kang Oos berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi titik balik perjuangan bersama dalam memastikan kedaulatan pangan Nasional.
(Undang Wiga)
