Portal Warta Belanegara.Garut,08 juli 2025.
H. Riki Megawan, S.E., seorang pengusaha muda dari Kabupaten Garut, menyampaikan sejumlah keprihatinan dalam konferensi pers terkait pelaksanaan proyek-proyek pekerjaan yang ada di wilayah Garut.
Menurutnya, terdapat indikasi kuat bahwa seluruh proses pekerjaan di Kabupaten Garut saat ini cenderung tidak memperhatikan secara menyeluruh aspek kelayakan dan kapasitas dari para penyedia jasa. Pokja (Kelompok Kerja), yang seharusnya bertugas mengevaluasi dokumen penyedia jasa, dinilai hanya berfokus pada aspek administratif, tanpa menggali lebih dalam latar belakang, kemampuan teknis, dan wawasan perusahaan yang memenangkan proyek tersebut.
“Jangan sampai penyedia jasa hanya dipilih karena ingin mendapatkan keuntungan. Akibatnya, banyak spesifikasi teknis dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang terulang, dan kualitas pekerjaan jadi dipertanyakan. Ini harus diklarifikasi dan dicek langsung di lapangan,” ujarnya.
H. Riki juga menyoroti pentingnya standar operasional (SOP), aturan pelaksanaan, hingga keselamatan kerja yang harus benar-benar diterapkan. Ia mempertanyakan apakah para pekerja di lapangan sudah benar-benar memenuhi standar keselamatan atau belum.
Lebih lanjut, ia menyoroti lemahnya perencanaan dalam beberapa proyek. Sebagai contoh, ada proyek pembangunan yang dalam gambar tampak memiliki dua lantai, namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini terjadi karena pihak yang melaksanakan proyek tidak memiliki kapasitas atau wawasan teknis yang cukup.
“Kita sadar, manusia tidak sempurna. Tapi dalam konteks pekerjaan publik, kesalahan seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah Kabupaten Garut harus mengkaji ulang pelaksanaan proyek ke depan,” tegasnya.
Ia menyarankan agar proyek ke depan mengacu pada beberapa hal penting, yaitu:
1. Verifikasi kapasitas penyedia jasa sesuai nilai proyek.
2. Pelatihan dan sertifikasi yang relevan dan terintegrasi.
3. Regulasi yang memberi ruang kepada pengusaha kecil sesuai kapasitasnya.
“Jangan sampai perusahaan yang memenangkan proyek bernilai miliaran rupiah ternyata tidak memiliki kantor atau fasilitas memadai. Ini rawan monopoli dan sangat merugikan,” tambahnya.
Di akhir pernyataan, H. Riki berharap agar lahirnya duta mitra pembangunan dapat memberikan kontribusi positif dan inovatif bagi kemajuan Garut dari segala aspek.(Opiq)
–
