Portal Warta Bela Negara Garut – Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Garut kian memprihatinkan. Banyak jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan mengalami kerusakan parah. Buruknya tata kelola, perencanaan, serta penganggaran pemeliharaan jalan diduga menjadi penyebab utama permasalahan ini. Salah satu yang paling terdampak adalah jalan yang menghubungkan tiga kecamatan, yaitu Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy, yang kini dalam kondisi rusak berat dan membahayakan para pengguna jalan.
Menanggapi hal tersebut, organisasi Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Peundeuy bersuara keras dengan menyampaikan keluhan masyarakat kepada DPRD Garut dan instansi terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam audiensi yang digelar di Gedung DPRD Garut, Selasa (25/02/2025).
PAC PP Peundeuy Soroti Buruknya Pengawasan
Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PP Peundeuy, Ucu Tutun Bahtiar, dalam pernyataan sikap yang dirilis kepada media, menegaskan bahwa buruknya pengawasan proyek infrastruktur jalan oleh pemerintah daerah menjadi faktor utama kerusakan jalan di Kabupaten Garut. Berdasarkan data rekapitulasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian akibat infrastruktur yang tidak optimal bahkan mangkrak mencapai Rp3,028 miliar.
Ia juga mengkritisi kepemimpinan sebelumnya yang telah mengusung visi “menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata”, tetapi pada kenyataannya masih banyak proyek yang tidak terealisasi dengan baik. Bahkan, pada kepemimpinan saat ini, misi “mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan” justru semakin dipertanyakan karena banyaknya jalan yang rusak dan kemunduran dalam pembangunan.
Tuntutan PAC PP Peundeuy kepada Pemkab Garut
PAC PP Peundeuy menegaskan delapan tuntutan kepada Pemkab Garut, di antaranya:
1. Percepatan pembangunan jalan Banjarwangi-Singajaya-Peundeuy.
2. Kejelasan anggaran pemeliharaan jalan.
3. Peningkatan kinerja UPT PUPR dalam pengawasan proyek.
4. Transparansi anggaran pembangunan jalan.
5. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur jalan.
6. Pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas.
7. Perubahan status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.
8. Pelaksanaan reboisasi di sekitar area jalan untuk mencegah bencana longsor.
DPRD Garut Siap Mendorong Perbaikan Infrastruktur
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota DPRD Garut yang hadir dalam audiensi berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketua Komisi terkait menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong peningkatan alokasi anggaran dan pengawasan lebih ketat terhadap proyek infrastruktur, agar pembangunan jalan di Garut lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Masyarakat Kabupaten Garut berharap, perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan utama dapat segera direalisasikan. PAC PP Peundeuy menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah daerah.
(Undang A Wiga)
