Portal warta bela negara Bandung, 19 Mei 2025 — Pembongkaran ruang kelas di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran, Kota Bandung, memicu kekhawatiran di kalangan orang tua dan siswa. Proses ini dilakukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, namun sejumlah pihak mempertanyakan prosedur dan dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembongkaran tersebut bukanlah bentuk penggusuran, melainkan bagian dari renovasi untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan. “Sebenarnya bukan dibongkar dan diganti sekolah rakyat. SLB itu ada alokasi anggaran dari Kementerian PU. Kemudian dibangun sekolah rakyat,” ujar Dedi pada Sabtu (17/5/2025) .
Namun, pembongkaran yang dilakukan pada 15 Mei 2025 bertepatan dengan ujian kenaikan kelas, membuat orang tua siswa merasa terkejut dan khawatir. Tri Bagyo, Wakil Ketua Komite Orang Tua SLBN A Pajajaran, menyatakan bahwa permintaan penangguhan hingga 23 Mei sempat disetujui secara lisan, namun pembongkaran tetap berlangsung lebih awal .
Sebagai solusi sementara, para siswa akan dipindahkan ke SLB Cicendo mulai Senin, 19 Mei 2025. Namun, ketidakpastian mengenai durasi relokasi dan kepastian kembali ke lokasi semula masih menjadi perhatian.
Anggota DPRD Jawa Barat, Farhan, mengkritik pembongkaran tersebut karena dianggap tidak melalui prosedur yang semestinya, termasuk kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung terkait perlindungan bangunan cagar budaya .
Kementerian Sosial membantah tudingan bahwa mereka menggusur SLBN Pajajaran untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan dari Kementerian Sosial yang bertujuan mengusir siswa atau menutup aktivitas belajar di SLB tersebut. Pengosongan bangunan dilakukan dalam rangka perbaikan fasilitas guna mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih layak .
Gubernur Dedi Mulyadi memastikan bahwa setelah pembangunan selesai, siswa-siswi SLBN A Pajajaran akan kembali belajar di lokasi yang sama dengan fasilitas yang telah diperbarui. “Kemudian, setelah pembangunannya itu nanti teman-teman SLB tetap sekolah di situ, bersama-sama, sekolah dibagusin,” katanya .
Polemik ini menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam proses pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya bagi penyandang disabilitas.
(Red)
