warta bela negara Com,23 September 2025-Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Sejak itu, ribuan desa mendirikan BUMDes dengan berbagai usaha: dari perdagangan, pertanian, wisata, hingga energi terbarukan. Kehadiran BUMDes bukan hanya soal bisnis, melainkan simbol kemandirian desa dan harapan baru bagi kesejahteraan warganya.
Kini, pemerintah pusat memperkenalkan Koperasi Merah Putih (KMP), sebuah wadah ekonomi rakyat berbasis koperasi multi pihak. Berbeda dengan koperasi konvensional, KMP menghimpun beragam anggota: individu, UMKM, koperasi kecil, komunitas, bahkan BUMDes. Tujuan besarnya adalah menciptakan skala ekonomi nasional yang mampu bersaing di tengah pasar global.
Lalu, bagaimana posisi BUMDes di tengah lahirnya KMP? Pertanyaan ini wajar, sebab ada kekhawatiran BUMDes akan tersisih. Padahal, peluang besar justru terbuka. Melalui KMP, produk desa seperti beras, kopi, ikan, atau kerajinan punya jalur distribusi yang lebih luas. Tidak lagi terbatas di pasar lokal atau tergantung tengkulak, melainkan masuk ke jaringan nasional yang lebih terorganisasi. Selain itu, akses pembiayaan dan pendampingan juga lebih mudah dijangkau.
Meski begitu, tantangan tidak kecil. Kapasitas pengelolaan BUMDes masih timpang: ada yang sudah profesional, namun banyak pula yang lemah dalam manajemen. Jika tidak hati-hati, BUMDes bisa sekadar menjadi pelengkap dari koperasi besar. Risiko tumpang tindih dengan lembaga ekonomi lokal lain juga harus diantisipasi, agar identitas BUMDes tetap terjaga.
Masa depan BUMDes di era KMP sejatinya bergantung pada sinergi. KMP jangan dipandang sebagai pesaing, melainkan mitra strategis. BUMDes tetap menjadi akar ekonomi desa, sementara KMP menjadi jembatan ke pasar yang lebih luas. Dengan begitu, keduanya bisa saling menguatkan. Kuncinya jelas: sinergi, bukan kompetisi.
Tentang Penulis
Aep Saepullah Mubarok adalah pegiat dan penggerak koperasi nasional sejak 2004. Ia aktif sebagai konsultan koperasi dengan fokus pada tata kelola dan modernisasi. Selain menjabat Sekretaris Jenderal AP3N, ia juga mendirikan sejumlah koperasi di Jawa Barat maupun nasional, serta memimpin ASA (Asosiasi Sinergi Akselerasi) yang mendorong transformasi koperasi dan UMKM di Indonesia.
(Jajang ab)
