Portal warta bela negara Garut – Persoalan seputar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Garut kembali mencuat. Dugaan adanya PKBM fiktif dan praktik manipulasi data siswa (mar’up siswa) yang sebelumnya telah diberitakan luas di berbagai media, hingga kini belum mendapat tindak lanjut tegas dari pihak terkait.
Menyikapi hal tersebut, DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Garut sebelumnya telah mengajukan permohonan audiensi ke DPRD Garut dan diterima oleh Komisi IV. Dalam audiensi itu, enam poin tuntutan telah disampaikan, termasuk dorongan agar Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap PKBM yang bermasalah serta meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola keuangan.
Namun, hingga Sabtu (27/04/2025), Komisi IV DPRD Garut belum juga melakukan sidak sebagaimana yang diamanatkan dalam berita acara audiensi tersebut. Menanggapi hal itu, Dewan Pembina DPD IWO-I Garut, Solihin Afsor, menyatakan keprihatinannya.
“Maksud dan tujuan audiensi itu adalah agar capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Garut bisa bangkit. Karena selain faktor kesehatan dan ekonomi, pendidikan juga sangat menentukan IPM,” ujarnya.
Afsor juga menyoroti berbagai masalah serius di sektor pendidikan, antara lain ketidakjelasan proses pembelajaran di sejumlah PKBM, dugaan manipulasi data siswa, kurangnya transparansi pengelolaan dana BOS di berbagai sekolah, serta maraknya pungutan liar dalam program bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
“DAK untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tahun 2025 ini saja mencapai Rp54 miliar. Jika tidak diawasi dengan benar, tentu berbahaya,” tegas Afsor.
Ia menambahkan, jika DPRD Garut tidak menunjukkan keseriusannya, pihaknya akan mengajukan surat permohonan audiensi langsung kepada Bupati Garut.
“Kami akan segera bersurat kepada Bupati Garut, meminta beliau untuk turun tangan melakukan sidak ke sekolah dan PKBM bermasalah. Karena apa yang kami lakukan ini murni untuk perbaikan bidang pendidikan di Garut, demi tercapainya target IPM,” tandas Afsor.
Terakhir, ia menekankan bahwa upaya IWO-I DPD Garut adalah bagian dari komitmen profesi jurnalis dan organisasi untuk melakukan advokasi sosial secara humanis dan dialogis kepada para pemangku kebijakan.
(Undang Wiga)
