Portal warta bela negara Garut – Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Garut, Ganda Permana SH, angkat bicara dengan nada geram terhadap dinamika yang terjadi dalam 100 hari pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut yang baru. Salah satu sorotan tajam datang dari kebijakan yang dianggap mencederai profesionalitas, yakni pemberhentian mendadak jajaran direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Garut.
Menurut Ganda, pemberhentian tersebut tidak hanya mengejutkan banyak pihak, tetapi juga menimbulkan spekulasi serta keresahan di kalangan masyarakat, termasuk dari para tokoh pemerhati kebijakan publik dan pegiat transparansi. “Langkah ini seakan-akan menegaskan bahwa ada indikasi politik balas budi terhadap tim pendukung Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada kemarin,” tegas Ganda.
Sebagai organisasi yang kerap menyuarakan kepentingan rakyat kecil, GMBI menilai bahwa rotasi atau pemberhentian dalam tubuh BUMD seperti PDAM seharusnya dilandasi oleh evaluasi kinerja yang objektif dan profesional, bukan karena tekanan politik ataupun kepentingan kelompok tertentu.
Ganda juga menyampaikan kekhawatiran atas kecenderungan politik praktis yang kini mulai merambah ke dalam sektor layanan publik. Menurutnya, bila pengelolaan PDAM dipimpin oleh orang-orang yang latar belakangnya bukan profesional dalam bidang teknis air bersih, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. “Kami tegas menolak kepemimpinan PDAM dari kalangan politisi. Kami mendorong agar Bupati mengutamakan profesional, alias tukang ledeng yang benar-benar mengerti teknis dan operasional PDAM,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa pelayanan air bersih adalah kebutuhan mendasar masyarakat, sehingga tidak boleh dijadikan ajang kompromi politik. Jika PDAM dipimpin oleh figur yang tidak kapabel, Ganda khawatir kualitas pelayanan akan menurun, investasi terhambat, dan krisis air di beberapa wilayah Garut akan semakin parah.
“Kami ingin melihat perubahan yang nyata, bukan sekadar balas jasa politik. BUMD bukan tempat untuk menampung tim sukses, tetapi lembaga yang harus berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance),” ujar Ganda.
Dalam pernyataan penutupnya, Ganda menegaskan bahwa GMBI akan terus memantau dan mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Garut, terutama dalam sektor-sektor strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ia juga meminta agar DPRD Garut ikut bersuara dan tidak diam terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada profesionalisme dan pelayanan publik.
(Taofik)
