Portal Warta Bela Negara. Garut, Selasa (9/9/2025) — Nevi Hendri, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut, menghadiri agenda audiensi di ruang Komisi IV DPRD Garut Bersama Ketua Komisi IV Asep Rahmat,bersama pihak-pihak terkait, termasuk dari GAPERMAS.
Dalam kesempatan tersebut, Nevi Hendri S. S.I.,MM menyampaikan kebanggaannya karena adanya komitmen bersama dalam menghadirkan data yang valid dan berkualitas di lapangan.
> “Hari ini saya sebagai Kepala BPS Kabupaten Garut menghadiri undangan audiensi di ruang Komisi IV dengan DPRD dan pihak terkait, terutama dari GAPERMAS. Saya sangat bangga, karena kita sama-sama punya komitmen untuk menghadirkan data yang valid. Intinya, setiap program yang tidak tepat sasaran biasanya bermula dari data yang tidak akurat,” ujar Nevi.
Ia menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan terkait Datasen (Data Tunggal Sosial Ekonomi), yang merupakan hasil penggabungan dari berbagai basis data. Datasen ini, menurutnya, adalah aset penting yang harus dijaga bersama.
> “Datasen adalah data tunggal sosial ekonomi yang kini sedang dibahas dalam audiensi. Data ini harus kita pelihara bersama. Saat ini memang masih ada proses pembenahan, seperti pengelompokan berdasarkan desil 1 sampai 10. Wajar bila masih ada ketidaksempurnaan, karena dalam statistik selalu ada margin of error. Maka dari itu, pembenahan perlu terus dilakukan.”
Terkait mekanisme pemutakhiran data, Nevi menjelaskan bahwa sudah tersedia tiga jalur, yakni:
1. Melalui pemerintah daerah dan tim pendamping PKH,
2. Melalui musyawarah desa (Musdes),
3. Melalui partisipasi masyarakat, terutama lewat aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial.
> “Kalau sejak awal datanya benar dan proses inputnya sesuai, maka hasil pengolahannya juga akan akurat. Harapan saya, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kualitas data, audiensi ini menegaskan bahwa kita semua berkomitmen untuk memperbaiki kualitas data.”
Di akhir pernyataannya, Nevi menekankan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan data.
> “Masyarakat juga harus berkomitmen untuk memberikan data apa adanya. Jangan sampai memanipulasi data, apalagi jika itu bukan data dirinya. Sebab data yang valid adalah kunci agar program bantuan dan kebijakan pemerintah tepat sasaran.(Red)
