Portal warta bela negara Garut –18 juli 2025- Menyusul laporan pengadaan dana desa tahun anggaran 2025, Kepala Desa Tegal Gede diduga mengalokasikan dana publik secara masif untuk membangun objek wisata di Gunung Pasir Bawang. Anggaran tersebut menuai kontroversi karena dianggap keluar dari skala prioritas pengembangan desa.
Menurut dokumen anggaran yang beredar (APBDes Tegal Gede TA 2025), lebih dari 40% total dana—sekitar Rp 500 juta—dialokasikan khusus untuk penataan jalur, fasilitas parkir, dan lahan untuk para wisatawan yang berkunjung ke puncak Pasir Bawang. Sebagian besar warga desa kini mempertanyakan urgensi program tersebut di tengah kebutuhan mendesak lain seperti infrastruktur jalan lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelatihan kader bela negara.
Beberapa warga menyampaikan keberatan. “Dana desa seharusnya dipakai untuk peningkatan gizi anak dan pembangunan embung, bukan untuk pariwisata mahal,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebut nama. Sementara itu, Kepala Desa Tegal Gede membela kebijakannya:
Namun demikian, beberapa aktivis dan anggota BPD meminta agar perencanaan proyek wisata disertai analisis kelayakan ekonomi, tata kelola pariwisata, serta jaminan alokasi dana untuk pos-pos krusial lain. Mereka mendesak adanya forum musyawarah lanjutan, evaluasi anggaran terbuka, dan audit BPK lokal jika perlu.
Untuk memastikan dana memang digunakan tepat sasaran, forum Desa Bela Negara Garut menyatakan akan memantau perkembangan implementasi secara berkala, termasuk tanggal mulai pembangunan, transparansi tender, dan kontribusi warga secara langsung.
1. Alokasi dana ~40% APBDes untuk wisata di Gunung Pasir Bawang.
2. Kontroversi warga terkait penyaluran ke kebutuhan publik mendesak lain.
3. Penegasan Kades sebagai strategi ekonomi jangka panjang.
4. Seruan transparansi: audit, forum lanjutan, dan partisipasi aktif warga.
Program wisata desa bisa jadi mesin ekonomi lokal efektif—namun perlu dikawal agar tidak menelan dana desa secara tidak proporsional. Forum masyarakat, BPD, dan lembaga pengawas lokal wajib bersama-sama menegakkan prinsip penggunaan anggaran yang adil dan berdampak nyata pada kesejahteraan warga.
(Jajang A.B)
