Portal warta bela negara.Garut 27 Juli 2025 – Di balik gemerlap kemajuan teknologi dan kemudahan bertransaksi lewat aplikasi, masyarakat kecil mulai mengeluh. Janji-janji indah yang dibawa oleh raksasa digital seperti Gojek dan Shopee kini dipertanyakan. Dulu katanya menciptakan lapangan kerja, membantu UMKM naik kelas. Namun kenyataan di lapangan berkata lain.
“Katanya Gojek menciptakan pekerjaan, padahal sebelum ada Gojek pun ojek sudah ada. Dulu tukang ojek pangkalan hidup dari pelanggan tetap di sekitar kampung. Sekarang, mereka hanya jadi sejarah. Aplikasi mengambil semua pelanggan mereka,” keluh Pak Roni, mantan tukang ojek pangkalan di kawasan Tarogong.
Shopee pun tak luput dari sorotan. Dulu para ibu berdagang di pasar pagi, kini mereka harus gigit jari. Barang-barang dijual murah lewat aplikasi, seringkali dari luar negeri, membuat lapak mereka sepi pembeli. “Kami bukan tak mau ikut jualan online, tapi modal, pengetahuan, dan jaringan kami terbatas. Mereka yang besar makin besar, kami yang kecil makin tenggelam,” ujar Bu Nani, pedagang sembako di Pasar Ciawitali.
Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak masyarakat merasa bahwa platform-platform ini bukan menciptakan sesuatu yang baru, melainkan mengambil alih ekosistem yang sudah ada, lalu mendominasi dengan teknologi dan promosi besar-besaran.
“Mereka datang bukan membawa pekerjaan, tapi mengambil pasar dan menguasainya. Awalnya memang memudahkan, murah, cepat. Tapi sekarang? Ojek pangkalan mati, pasar tradisional sepi, toko-toko kecil tutup satu per satu,” ujar Dedi, aktivis ekonomi kerakyatan di Garut.
Pertanyaannya sekarang: setelah pasar dikuasai, apa yang mereka lakukan? Biaya komisi naik, insentif untuk mitra driver turun, promosi besar berkurang. Kini, baik pelaku usaha kecil maupun mitra pengemudi terjebak dalam sistem yang mereka tidak kuasai.
Masyarakat berharap pemerintah hadir, bukan hanya sebagai penonton. Dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat, perlindungan terhadap usaha kecil, dan pengawasan atas dominasi platform digital agar tak menggerus kedaulatan ekonomi lokal.
(Jajang ab)
