Porta Warta Bela Negara.Garut 05 juli 2025.Dalam kurun waktu tiga minggu ke belakang, hingga seminggu terakhir, keresahan masyarakat Padaawas Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut semakin tak terbendung. Sebagai Ketua Umum GMPK (Gabungan Masyarakat Padaawas Karyamekar), Jajang Apad menyuarakan keluh kesah dan kebingungan yang melanda warga akibat lambannya perhatian dan respons dari pihak-pihak yang berwenang terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur di daerah mereka.
Jajang Apad dengan tegas menyampaikan bahwa masyarakat kini mulai mempertanyakan ke mana arah kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait penanganan infrastruktur yang rusak dan minimnya fasilitas dasar seperti penerangan jalan umum (PJU). Dalam pernyataannya, ia menyatakan kekesalan karena banyak keputusan yang muncul tanpa adanya keterlibatan atau komunikasi langsung dengan masyarakat yang terdampak.
> “Saya ini bingung. Katanya ada keputusan dari pemerintah, tapi nggak jelas. Mau apa sih Garut ini? Katanya untuk masyarakat, tapi masyarakat nggak pernah dilibatkan. DPRD ke mana? Kenapa tidak ada hasil konkret yang bisa dirasakan masyarakat di bawah?”, ujarnya dengan nada kecewa.
Jalan Rusak dan Tidak Ada PJU: Rasa Aman Masyarakat Terabaikan
Keluhan utama masyarakat adalah kondisi jalan yang hancur dan ketiadaan penerangan jalan. Di malam hari, suasana menjadi sangat gelap dan mencekam. Ketakutan akan tindak kriminal seperti pencurian menjadi momok yang menghantui warga, terlebih di daerah yang tidak memiliki sistem keamanan yang memadai.
Padahal, ironisnya, daerah mereka merupakan lokasi penting yang mendukung pengoperasian pembangkit panas bumi (geothermal). Sebuah ironi besar ketika daerah yang menghasilkan listrik justru tidak mendapatkan akses listrik dan penerangan yang layak.
> “Listrik dari panas bumi itu katanya dari daerah kami. Tapi kenapa kami justru hidup dalam gelap? Kalau malam gelap gulita, anak-anak takut, orang tua waswas, takut maling. Ini bukan hidup yang layak,” tegas Jajang.
Ketimpangan Pembangunan dan Minimnya Akses Komunikasi
Jajang juga menyoroti tidak adanya keterlibatan perwakilan rakyat dalam menjembatani suara masyarakat kepada pemerintah daerah. Ia mempertanyakan keberadaan dan fungsi para anggota DPRD yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Keputusan-keputusan besar seringkali datang secara sepihak, tanpa musyawarah dengan masyarakat terdampak.
> “Kenapa masyarakat seperti disingkirkan? Seolah-olah suara kami tidak penting. Padahal, yang merasakan dampaknya itu kami. Jalan rusak, nggak ada PJU, layanan dasar saja tidak terpenuhi. Ini mau dibawa ke mana Garut?” kata Jajang dengan nada prihatin.
Harapan kepada Pemerintah dan Para Wakil Rakyat,dan setelah berkorninasi akhirnya bertemu dengan sekertariat DPRD Garut di lobi kantor DPRD jalan patriot no 2 kelurahan sukagalih garut.maka pihak sekertariat menjadwalkan Hari jumat minggu depan.
Sebagai Ketua Umum GMPK, Jajang Apad berharap pemerintah daerah dan DPRD Garut dapat segera membuka mata dan turun langsung ke lapangan. Ia menuntut adanya tindakan nyata, bukan hanya wacana dan janji yang tidak kunjung terealisasi. Pemerintah diminta hadir secara nyata di tengah masyarakat, mendengar langsung, melihat kondisi sesungguhnya, dan segera bergerak.
> “Saya minta kepada pemerintah, tolong lihat kami. Jangan cuma duduk di kantor. Turun ke lapangan, lihat jalan kami, rasakan malam hari di sini tanpa penerangan. Baru bisa mengerti bagaimana kami hidup,” pungkas Jajang.(Red)
