Portal Warta Bela Negata. Garut 16 agustus 2025.Garut Institute for Policy Sustainability (GIPS) menilai pelantikan tiga Direksi Perumda Air Minum Tirta Intan Garut yang dilakukan Bupati Abdusy Syakur Amin pada Jumat, 15 Agustus 2025, harus disikapi dengan kehati-hatian. Menurut Direktur GIPS, Ade Sudrajat, jabatan strategis di perusahaan daerah tidak boleh sekadar formalitas atau seremoni politik, melainkan harus menjawab persoalan mendasar dalam pelayanan air bersih.
“Bupati menekankan soal kejujuran. Itu penting, tapi tidak cukup. Tantangan Perumda Tirta Intan adalah meningkatkan akses layanan air bersih, memperbaiki kebocoran jaringan, serta mengelola keuangan secara transparan agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Garut,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Sabtu, 16 Agustus 2025.
GIPS menilai ada tiga hal utama yang harus menjadi perhatian direksi baru:
1. Kinerja layanan, bukan hanya administrasi. Masih banyak warga di Garut yang kesulitan mendapatkan akses air bersih, sementara kebocoran distribusi air mencapai angka signifikan. Direksi baru harus punya target konkret dalam mengurangi tingkat kebocoran dan meningkatkan cakupan layanan.
2. Transparansi dan akuntabilitas. Perumda Tirta Intan adalah badan usaha milik daerah yang mengelola aset publik. Karena itu, laporan keuangan dan capaian kinerja harus terbuka dan dapat diakses masyarakat, bukan hanya dilaporkan ke Pemda.
3. Kontribusi nyata terhadap PAD. Selama ini, peran Perumda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim. Direksi baru mesti membuktikan kapasitas bisnisnya, tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat atas air bersih yang terjangkau.
Ade Sudrajat menegaskan, jabatan direksi Perumda tidak boleh dipahami semata sebagai posisi prestisius. “Kita ingin memastikan pengelolaan Perumda Tirta Intan tidak berhenti pada jargon integritas, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Transparansi, efisiensi, dan keberpihakan pada warga harus menjadi ukuran kinerja, bukan sekadar kepatuhan administratif,” katanya.
GIPS mendorong agar Dewan Pengawas bersama DPRD Garut membangun mekanisme evaluasi rutin, sehingga kinerja direksi dapat diukur secara teratur dengan indikator jelas. Dengan begitu, kepercayaan publik pada Perumda Tirta Intan tidak hanya bergantung pada janji, tetapi pada hasil yang bisa dirasakan masyarakat.(Red)
