Portal Warta Belanegara Garut 19 juni 2025.rekomendasi strategis yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain:
Mempercepat proses legalisasi lahan perhutanan sosial, melalui kolaborasi Dinas Kehutanan, Balai Perhutanan Sosial (BPKH), dan Kementerian LHK.
Membentuk Unit Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berbasis desa yang dikelola koperasi rakyat untuk menjamin kesinambungan dan tata kelola ekonomi desa.
Mengalokasikan anggaran pendampingan teknis dan modal usaha melalui APBD maupun dana CSR dari BUMD.
Mengintegrasikan skema perhutanan sosial dalam RPJMD dan RKPDes, agar menjadi program prioritas pembangunan daerah.
Melibatkan generasi muda desa dalam digitalisasi hasil hutan, pengembangan e-commerce, serta branding dan pemasaran produk-produk hasil hutan.
Menggaungkan Narasi Baru: Hutan Sebagai Solusi, Bukan Masalah
FGD yang berlangsung selama dua hari ini menjadi momentum penting untuk membalik narasi lama soal hutan. Jika sebelumnya hutan dipandang sebagai hambatan pembangunan desa, kini ia dilihat sebagai mitra dalam perjuangan ekonomi rakyat.
“Hutan bukan lagi musuh petani. Ia bisa jadi sahabat ekonomi, kalau pengelolaannya adil dan partisipatif,” pungkas Prof. San Afri Awang dalam penutupan acara.
Di tengah ketimpangan ekonomi dan krisis iklim yang makin nyata, solusi berbasis alam seperti perhutanan sosial bukan hanya menjadi alternatif, tetapi keharusan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik untuk berpihak kepada rakyat kecil, serta keberanian para pemimpin desa untuk memulai langkah pertama.
Jika kamu adalah bagian dari pemerintahan desa, penggerak koperasi, atau pemuda desa yang ingin membangun ekonomimu tanpa harus merusak lingkungan, inilah saatnya. Hutan ada untuk dirawat bersama, dan manfaatnya bisa menjadi milik semua.(Red)
