Portal Warta Bela Negara. Garut,11 september 2025.Sejumlah aktivis di Kabupaten Garut angkat suara terkait keberadaan Dewan Pendidikan Garut yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman. Mereka mendesak Bupati Garut untuk segera menghentikan aliran dana hibah operasional yang selama ini rutin dikucurkan dari APBD.
Menurut para aktivis, lembaga tersebut hanya menjadi beban keuangan daerah tanpa kontribusi nyata terhadap kemajuan pendidikan. Di tengah era digitalisasi, fungsi pengawasan maupun pemberian masukan terhadap kebijakan pendidikan seharusnya bisa dilakukan secara lebih terbuka, transparan, dan partisipatif melalui platform digital, tanpa harus membiayai lembaga yang kinerjanya dipertanyakan.
“Selama ini Dewan Pendidikan hanya menghabiskan anggaran, sementara problem utama pendidikan di Garut seperti fasilitas rusak, pemerataan akses pendidikan, dan maraknya sekolah swasta terpinggirkan, justru tidak terselesaikan. Kami minta bupati berani hentikan hibah operasional untuk lembaga ini,” ujar salah seorang aktivis pendidikan.
Desakan ini mencuat karena publik menilai dana hibah yang dikucurkan lebih baik dialihkan langsung ke sekolah, terutama di daerah terpencil yang masih kekurangan sarana belajar. Para aktivis juga menilai, keberadaan Dewan Pendidikan hanya memperpanjang rantai birokrasi dan menutup ruang partisipasi masyarakat secara langsung.
Mereka menegaskan, di era keterbukaan informasi dan partisipasi publik, fungsi yang diemban Dewan Pendidikan bisa digantikan forum daring yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan politik.
Kini bola panas berada di tangan Bupati Garut. Publik menunggu keberanian pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas: apakah terus mempertahankan lembaga yang dianggap tidak efektif, atau berani menghentikan dana hibah demi menyelamatkan APBD serta mengalihkan anggaran untuk kepentingan pendidikan yang lebih nyata.(opx)
