Portal Warta Bela Negara. Garut 21 september 2025. Penempatan pejabat publik kembali menjadi sorotan tajam oleh Eldy Supriadi, tokoh masyarakat sekaligus penggerak dari Ruang Rakyat Garut. Dalam pernyataan terbarunya, Eldy mengkritik keras keputusan pemerintah daerah yang menempatkan Dr. H. Ate Susanto, ST., MT., sebagai Kepala UPT Cangkuang—sebuah posisi strategis yang dinilai tidak sejalan dengan latar belakang keilmuan dan kapasitas profesional yang dimiliki oleh sang pejabat.
“Dr. Ate Susanto adalah seorang akademisi dengan latar belakang arsitektur teknik. Seharusnya, potensi dan kompetensinya lebih diarahkan ke dinas-dinas teknis, bukan ke sektor seperti pariwisata,” ujar Eldy Supriadi dalam keterangannya.
Menurut Eldy, penempatan ini tidak hanya mencerminkan ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dengan fungsi jabatan, tetapi juga mencederai prinsip amanah dari pimpinan kepada bawahannya. Ia menilai bahwa penempatan pejabat publik semestinya dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara kemampuan profesional, pengalaman kerja, serta kebutuhan riil dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan.
“Ini soal amanah dan tanggung jawab terhadap publik. Jabatan publik bukan ajang coba-coba, apalagi hanya demi kompromi politik atau pendekatan struktural belaka. Pemerintah seharusnya lebih peka dan selektif,” tutur Eldy.
UPT Cangkuang sendiri berada di wilayah yang potensial dari sisi pengembangan destinasi wisata dan pelestarian budaya. Namun, Eldy menekankan bahwa kebutuhan utama di wilayah ini adalah sentuhan dari orang-orang yang memahami secara mendalam aspek pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelibatan masyarakat lokal—bukan sekadar kemampuan teknis infrastruktur.
“Pembangunan itu bukan hanya soal membangun fisik, tapi juga membangun nilai, citra, dan koneksi sosial-budaya. Kalau kita terus salah dalam menempatkan orang, maka yang terjadi adalah stagnasi dan kegagalan dalam pelayanan publik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Eldy menyarankan agar pemerintah daerah Garut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan jabatan, termasuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap calon-calon pejabat strategis. Ia mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak akan pernah berjalan baik jika orientasi penempatan pejabat masih sebatas pertimbangan loyalitas sempit, bukan profesionalisme.
“Sudah waktunya Garut bergerak ke arah tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis meritokrasi. Jangan sampai potensi-potensi SDM terbaik kita disia-siakan karena salah tempat,” tegas Eldy Supriadi.
Pernyataan ini tentu menjadi refleksi penting bagi para pemangku kebijakan di Garut. Di tengah tuntutan publik akan pelayanan yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, setiap langkah penempatan pejabat harus dijalankan dengan pertimbangan matang dan objektif.(Red)
