Portal Warta Bela Negara,Garut 15 September 2025. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung penuh semangat dan nuansa konstruktif, Pimpinan Redaksi media Garut 60detik, Deni Gartiwa, menggelar diskusi penting bersama sejumlah pemangku kebijakan daerah. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, S.Pd., Wakil Ketua DPRD, Dila Nurul Fadilah, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dang Sani, serta Sekretaris PLT Sekretariat DPRD, M. Dudung.
Dalam forum tersebut, Deni Gartiwa secara terbuka menyuarakan keresahan insan pers di Garut yang selama ini merasa tidak mendapatkan akses memadai untuk mewawancarai para pemangku kebijakan. Ia menekankan bahwa kondisi ini dapat menimbulkan kesan bahwa berita-berita yang beredar bersifat sepihak, karena tidak adanya ruang klarifikasi maupun penjelasan langsung dari pihak terkait.
> “Kami para wartawan sering kali kesulitan mendapatkan akses wawancara. Banyak narasumber dari kalangan pemerintah yang seolah menutup diri. Padahal, ini membuat berita terkesan sepihak dan tidak berimbang, yang sebenarnya sangat kami hindari sebagai insan pers yang menjunjung kode etik jurnalistik,” ujar Deni.
Lebih jauh, Deni menyampaikan kekhawatiran bahwa media lokal bisa saja semakin terpinggirkan apabila tidak ada kebijakan yang mendorong keterbukaan informasi. Ia meminta agar Ketua DPRD Garut dapat menyampaikan surat resmi kepada Bupati Garut agar menjamin media tetap diberi ruang dalam ekosistem informasi publik di daerah.
> “Kami mohon agar Ketua DPRD Garut bisa menyurati Bupati Garut secara resmi, agar ada jaminan bahwa media tidak ditutup aksesnya. Bahkan, kami meminta agar dibuatkan surat imbauan kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar membuka informasi kepada media secara transparan,” tegasnya.
Permintaan tersebut disambut secara terbuka oleh Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, yang mengapresiasi semangat Deni dalam memperjuangkan fungsi kontrol sosial media. Ia menyatakan bahwa DPRD sangat menghargai peran wartawan sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
> “Prinsip kami jelas, keterbukaan informasi adalah bagian dari demokrasi. Saya pribadi sepakat bahwa harus ada sinergi antara pemerintah dan media. Saya akan komunikasikan permintaan ini ke pihak eksekutif agar menjadi perhatian bersama,” ungkap Aris.
Ketua DPRD, Aris juga menyatakan bahwa komunikasi yang sehat antara media dan lembaga pemerintahan adalah fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
> “Kita tidak boleh alergi terhadap kritik. Wartawan adalah mitra dalam membangun daerah. SKPD harus terbuka dan tidak perlu takut diwawancarai, selama informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta,” tambah Aris.
Sementara itu, PLT Kadiskominfo Dang Sani menegaskan bahwa pihaknya siap menjembatani hubungan antara media dan pemerintah daerah. Menurutnya, peran Diskominfo sebagai penghubung informasi harus dioptimalkan untuk menghindari miskomunikasi dan mendorong keterbukaan data publik.
> “Kami akan evaluasi dan perkuat SOP komunikasi publik. Harus ada regulasi internal di setiap SKPD untuk melayani wartawan secara proporsional, bukan menghindar,” tutur Dang Sani.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepahaman untuk menyusun langkah strategis guna meningkatkan sinergi antara insan pers dan jajaran pemerintahan di Kabupaten Garut. Deni Gartiwa berharap bahwa hasil dari diskusi ini tidak hanya berhenti sebagai wacana, melainkan bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan aksi nyata.
> “Kami tidak ingin konflik atau prasangka buruk antara media dan pemerintah. Yang kami minta hanya satu: keterbukaan informasi agar masyarakat mendapatkan berita yang benar, berimbang, dan bisa dipercaya,” pungkas Deni.(Red)
