Portal Warta Bela Negara. Garut, Jumat 22 Agustus 2025 –
Ruang Komisi II DPRD Kabupaten Garut kembali menjadi saksi panasnya perdebatan soal pembangunan infrastruktur vital. Kali ini, Garda Wartawan Kuat (GAWAT) yang dipimpin oleh Ketua Heru turun langsung menggelar audiensi dengan anggota legislatif, menuntut kejelasan terkait pembangunan Jembatan Cirompang dan Jembatan Wareng yang hingga kini masih penuh tanda tanya.
Audiensi dimulai pukul 13.30 WIB dan dihadiri oleh unsur penting, di antaranya:
Ketua Komisi II DPRD Garut, Suprih Rozikin, S.H., M.H.
Anggota Komisi II: H. Imat Rohmat, S.I.P., M.M., Dindin Mauludin, dan Dadan Wandiansyah, S.IP.
Kepala Dinas PUPR Garut, Dr. Agus Ismail, S.T., M.T.
Perwakilan Inspektorat
Camat Bungbulang dan Camat Pakenjeng
Dalam forum yang berlangsung cukup tegang itu, terkuak fakta bahwa persoalan jembatan bukan sekadar urusan teknis, melainkan juga menyangkut koordinasi lintas sektor yang mandek.
Poin Penting Hasil Audiensi
1. Komisi II DPRD menekan pihak kecamatan untuk segera berkoordinasi dengan para kepala desa terkait penyediaan lahan penghubung Jembatan Cirompang. Tanpa lahan yang jelas, pembangunan dikhawatirkan hanya jadi wacana tanpa eksekusi.
2. Dinas PUPR diminta bertindak cepat dengan melakukan penyidikan kondisi tanah dan struktur Jembatan Wareng. Pasalnya, kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut justru mengancam keselamatan warga yang Masih menggunakan akses tersebut.
Kritik Tajam dan Tuntutan Publik Dadan wadiansyah anggota DPRD dalam Audensi mengatakan,Kepala bidang Kalo bisa diganti tutur dadan.
GAWAT menegaskan, pembangunan jembatan bukan hanya proyek fisik, melainkan urat nadi mobilitas dan ekonomi masyarakat selatan Garut. Lambannya langkah pemerintah dinilai sebagai bentuk abainya negara terhadap hak dasar rakyat, terutama di wilayah Bungbulang dan Pakenjeng yang selama ini terisolasi akibat keterbatasan infrastruktur.
Heru, selaku Ketua GAWAT, menyindir keras: “Berapa banyak lagi rapat dan audiensi yang harus dilakukan sebelum jembatan itu benar-benar berdiri? Jangan sampai warga hanya dijanjikan, sementara nyawa mereka dipertaruhkan tiap kali melintas di jembatan rapuh.”
Audiensi ini menyingkap bahwa masalah bukan terletak pada tidak adanya niat, melainkan minimnya eksekusi konkret. Warga kini menunggu, apakah DPRD, Dinas PUPR, dan pemerintah kecamatan benar-benar menindaklanjuti hasil audiensi, atau justru menjadikannya sekadar catatan rapat tanpa makna.(Red)
