Porta Wata BelaNegara Garut 30 april 2025,Komisi II DPRD Kabupaten Garut menggelar audiensi bersama Gerakan Peduli Layanan Publik (GPLP) pada Rabu, 30 April 2025. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Dinas PUPR dan Inspektorat Kabupaten Garut ini membahas dugaan ketidaksesuaian pembangunan drainase trotoar dalam program DAK 2024, serta sejumlah persoalan infrastruktur lainnya.
Ketua Umum GPLP, Dani, menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi infrastruktur di berbagai wilayah Garut yang dinilai jauh dari standar pelayanan publik. “Banyak jalan yang rusak parah, drainase tidak berfungsi optimal, bahkan jembatan di wilayah Pakenjeng banyak yang gagal dibangun. Ini tentu sangat merugikan masyarakat,” ujar Dani kepada awak media.
Ia juga menyoroti kondisi jalan penghubung antar kecamatan seperti di Jalan Pangeran Papak dan Jalan Proklamasi yang menurutnya luput dari perhatian serius pemerintah daerah. “Seharusnya infrastruktur dijaga dan dirawat secara berkala. Bukan dibiarkan rusak dan berlarut-larut,” tambahnya.
GPLP menuntut adanya perbaikan pelayanan publik yang mengedepankan kesinambungan, keberlanjutan, dan kepastian hukum. Mereka meminta agar pemerintah tidak hanya merespons laporan masyarakat, tetapi juga melakukan pengawasan secara aktif.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Garut, Asep Mulyana, SE,anggota DPRD H Imat Rohimat. menyatakan pihaknya akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proyek infrastruktur yang berjalan. “Kami sepakat bahwa pengawasan harus ditingkatkan agar mutu pekerjaan lebih terjamin. Hasil audiensi hari ini akan menjadi masukan penting dalam agenda kerja kami,” tegas Asep.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan tata kelola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut, agar tidak hanya selesai dibangun, tapi juga berfungsi dan bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat.
(Taofik hidayat)
