Portal Warta BelaNegara Garut 28 April 2025.Asep Rahmat, S.Pd., Ketua Komisi IV DPRD Garut, dalam wawancara yang dilakukan di Kantor DPRD Garut, Jalan Patriot No. 3, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, menyampaikan keprihatinannya terhadap keberadaan dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Garut.
Menurut Asep Rahmat, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk senantiasa berbuat bagi masyarakat, salah satunya dengan menindaklanjuti berbagai aspirasi atau aduan masyarakat. Salah satu fokus saat ini adalah memastikan keberadaan dan fungsi PKBM di setiap daerah.
“Kemarin kami melakukan kunjungan ke beberapa daerah untuk memastikan keberadaan PKBM. Hal ini kami lakukan karena berdasarkan pemikiran kami, kehadiran siswa saat ujian bisa menjadi indikator sejauh mana PKBM itu benar-benar aktif menyelenggarakan pembelajaran,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa banyak peserta PKBM yang tidak hadir saat pelaksanaan ujian, meskipun tercatat di Dapodik dan berpotensi lulus. Ketidakhadiran ini menjadi catatan penting untuk evaluasi, karena logikanya, jika untuk hadir ujian saja tidak bisa, maka bisa dipertanyakan pula keberadaan kegiatan belajar mengajarnya.
“Hal ini harus segera ditindaklanjuti agar ada perubahan signifikan terkait keberadaan PKBM,” lanjutnya.
Asep juga menyampaikan bahwa hari ini telah dilakukan audiensi dengan Dewan Pendidikan. Salah satu poin yang dibahas adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut, termasuk merumuskan formula yang tepat untuk memperkuat peran PKBM.
Ia menambahkan, saat melakukan konfirmasi langsung ke daerah, ditemukan bahwa di salah satu tempat ujian hanya diikuti oleh satu siswa karena baru satu yang siap melakukan perekaman data, sementara yang lainnya belum mendaftar atau belum ada siswa kelas 3. Hal ini memperkuat indikasi bahwa beberapa PKBM diduga tidak menyelenggarakan pembelajaran secara optimal dan hanya aktif saat ujian saja.
Ke depan, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk DPRD dan Dinas Pendidikan, untuk turun langsung ke lapangan dan memastikan keberadaan serta kualitas PKBM menjelang tahun 2025.
