Portal warta bela negara Garut – Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Rachminawati, Dosen Hukum Internasional FH UNPAD dan pegiat pendidikan berbasis fitrah, mengajak masyarakat Garut untuk merenungkan kembali esensi pendidikan: apakah sudah benar-benar bermakna, sesuai fitrah anak, dan menjamin masa depan yang lebih baik?
“Pendidikan bukan sekadar aktivitas formal di sekolah, tetapi hak asasi setiap anak untuk mendapatkan pembelajaran yang relevan, membentuk karakter, dan menggali potensi unik sebagai ciptaan Tuhan,” ujar Rachminawati. Ia menyoroti tantangan serius di Kabupaten Garut, seperti tingginya angka putus sekolah, ketimpangan akses, dan rendahnya mutu pembelajaran di sejumlah wilayah.
Menurutnya, saat ini diperlukan perubahan paradigma. Pendidikan harus meninggalkan pendekatan yang menstandarkan anak dan mulai memupuk fitrah anak sebagai individu dengan keunikan masing-masing. Terutama di jenjang SMP dan SMA, anak sedang memasuki fase emas dalam pembentukan akhlak dan arah hidup. Peran guru dan sekolah harus transformatif, bukan sekadar administratif.
“Pendidikan sejati itu taman kehidupan, bukan pabrik ijazah. Di taman itu, anak-anak harus bisa tumbuh sesuai akarnya, berbunga sesuai bakatnya, dan berbuah bagi zamannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan bermakna adalah wujud nyata penghormatan terhadap hak anak. Jika pendidikan kehilangan kebermaknaan, anak bisa kehilangan motivasi, kepercayaan diri, hingga jatuh dalam perilaku destruktif—sebuah bentuk pelanggaran hak yang sering tidak disadari.
Gagasan ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menempatkan anak sebagai pusat pendidikan. Dalam konteks ini, masyarakat Garut diajak kembali membangun kesadaran komunal. “It takes a village to raise a child” bukan hanya pepatah, tapi prinsip penting dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan inklusif.
Hardiknas 2025 yang mengangkat tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, menjadi momentum tepat untuk mengajak seluruh elemen masyarakat—guru, orang tua, pemerintah, UMKM, tokoh agama, media, hingga dunia usaha—untuk berkolaborasi dalam menciptakan pendidikan berbasis fitrah.
Beberapa inisiatif yang bisa dilakukan
(Undang wiga)
