G
Portal Warta Bela Negara. GARUT 15 juli 2025– Garut Institute for Policy Sustainability (GIPS) menilai Pemerintah Kabupaten Garut belum maksimal dalam mengelola pajak daerah. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor terhambatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berimbas pada lambatnya pembangunan.
Direktur GIPS, Ade Sudrajat, mengatakan bahwa masih banyak potensi pajak yang belum tergarap optimal. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada teknis pemungutan, tetapi juga lemahnya tata kelola, minim transparansi, dan rendahnya komitmen penegakan aturan.
> “Masih ada kebocoran penerimaan, data tidak sinkron, dan sistem penagihan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Potensi pajak kita besar, tapi tidak dimanfaatkan maksimal,” kata Ade kepada Pikiran Rakyat, Kamis 14 Agustus 2025.
Ade berharap pelantikan 13 pejabat pimpinan tinggi pratama Pemkab Garut, termasuk Kepala Badan Pendapatan Daerah yang baru, Ridzky Rizdnurdhin, dapat menjadi awal pembenahan serius.
Menurutnya, pelantikan pejabat tidak boleh hanya menggugurkan kewajiban, melainkan harus memunculkan perubahan signifikan.
> “Kalau hanya seremonial tanpa perubahan, sama saja membuang kesempatan. Pajak daerah bisa jadi lokomotif pembangunan kalau dikelola dengan transparan, profesional, dan berbasis teknologi,” ujarnya.
GIPS merekomendasikan empat langkah prioritas:
1. Digitalisasi penuh sistem pajak daerah.
2. Transparansi penggunaan dana pajak.
3. Penegakan aturan bagi wajib pajak yang tidak patuh.
4. Peningkatan kapasitas aparatur pajak daerah.
Ade menegaskan, pihaknya akan terus memantau dan memberi masukan. “Publik menunggu kerja nyata, bukan sekadar janji,” katanya.(opk)
